Demokrat Bantah Ada Penghianatan Meski Gubernur Papua Dukung Jokowi-Maruf

By on September 9, 2018
Logo_Partai_Demokrat

KANALNEWS.co, Jakarta – Partai Demokrat membantah ada penghiantan atau bermain dua kaki pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 dengan tidak akan memberikan sanksi kepada sejumlah elite politik pengurus partai di daerah yang mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Puat Partai Demokrat sendiri telah memutuskan untuk masuk kedalam kolaisi pimpinan Partai Gerindra yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno pada Pilpres mendatang

“Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement,” ujarWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Menurut Andi, politisi elite daerah yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin diantaranya Ketua DPD Demokrat Papua yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe secara tegas memberikan dukungan kepada Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Namun menurut Dia,  dukungan itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat.

“Di kubu PKS, kubu PAN juga ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung (Prabowo-Sandi). Jadi kita sikapnnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi bukan dikasih dispensasi,” jelas Andi.

Andi menyebut, untuk sementara daerah yang diberi perlakuan khusus hanya Papua. Sedangkan untuk Sulawesi Utara dinilai masih imbang. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan Ketua DPP Ferdinand Hutahaean yang menyebut bahwa Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang juga diberi perlakuan khusus.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi. “Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi,” kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean. (WAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>