Bawaslu Panggil KPU Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye PSI

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU), ahli hukum pidana, dan Dewan Pers, Rabu (9/5/2018), untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Abhan, Ketua Bawaslu  mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan terkait tindakan yang dilakukan PSI, apakah masuk ke definisi kampanye atau tidak. Ini untuk menambah bukti dalam kasus tersebut.

“Kami undang KPU dalam rangka meminta keterangan, ahli pidana, Dewan Pers juga sama dimintai pendapat terkait apa yang dilakukan PSI sudah masuk definisi kampanye atau bukan, gitu. Untuk menguatkan itu. Semuanya dipanggil besok (Rabu ini) di Bawaslu RI,” kata Abhan, di Jakarta, Selasa (8/5) kemarin.

Menurut Abhan, ini dilakukan untuk meyakinkan penyidik bahwa tindakan PSI mengandung unsur pidana atau tidak.

Dijelaskananya, Bawaslu memiliki waktu 14 hari kalender untuk melakukan prapenyelidikan. Artinya, Sabtu-Minggu atau hari libur pun tetap terhitung. Setelah itu, baru lah akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

“Kalau ada pernyataan bahwa ini ada cukup bukti, maka ini langsung proses penyidikan. Kalau proses penyidikan, maka langsung ke projustisia, maka ini sudah kewenangan polisi atau penyidik untuk melakukan penyidikan,” ujar Abhan.

Jika penyidikan selesai dilakukan polisi, berkas kasus itu akan dilimpahkan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan dalam sidang.

Nantinya, kata Abhan, sanksi dalam pelanggaran kampanye ini, berupa hukum pidana. Hukuman itu, bukan tidak mungkin dapat dikenakan kepada lebih dari satu orang.

“Tergantung, kalau sesuai fakta hukum dan alat bukti mendukung keterlibatan dari banyak pihak ya bisa,” kata Abhan.

Ditambahkannya, seperti apa bentuk konstruksi persidangan, “Nah apakah nanti dalam prosesnya penyidik atau jaksa mengikutsertakan pihak lain atau enggak, atau soal ada yang turut serta atau tidak, nanti lihat dari konstruksi persidangan,” kata Abhan.

Bawaslu tidak akan tebang pilih dalam menindaklanjuti suatu kasus, jika ke depannya memang ditemukan dugaan pelanggaran terhadap partai politik lainnya.

“Kalau nanti seandainya ada temuan dari kami tentu akan kami klarifikasikan, kami tidak tebang pilih, sepanjang itu memenuhi kualifikasi visi misi kampanye ya kita proses,” kata Abhan.(mul)

Related Posts

• 

  Pejabat Daerah di Sumatera Paling Banyak OTT KPK
  Pejabat Daerah di Sumatera Paling Banyak OTT KPK
• 

  1 Dekade Pameran Denim Terbesar di Indonesia, Wall of Fades: Tampilkan 10 Brand Kolaborasi
  1 Dekade Pameran Denim Terbesar di Indonesia, Wall of Fades: Tampilkan 10 Brand Kolaborasi
• 

  Danone Indonesia Dukung Deklarasi Gerakan Pencegahan Stunting di Bandung
  Danone Indonesia Dukung Deklarasi Gerakan Pencegahan Stunting di Bandung
• 

  WGM Medina Warda Aulia Juara JAPFA Chess Festival 2018
  WGM Medina Warda Aulia Juara JAPFA Chess Festival 2018