Kanalnews.co, Karawang – Pendataan bantuan jaring pengaman sosial yang terdapat dari beberapa sumber bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih pendataannya di tingkat Desa. Persoalan ini harus dilakukan mapping yang benar sehingga masyarakat yang benar benar terdampak Covid-19 itu benar benar mendapatkannya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati mengatakan soal bantuan jaring sosial ini benar benar harus tepat sasaran. Karena Pemerintah mempercepat bantuan sosial guna membantu masyarakat yang pandemi covid-19.

“Kalau mappingnya benar, seharusnya masyarakat yang benar benar terdampak baik yang mampu dan tidak mampu itu harusnya dapat, “Ujar Toleng sapaan akrab Rahmat Hidayat Djati, Jumat 24/4/2020.

Menurut Toleng, persoalan pendataan seharusnya dudukan dulu masalahnya dalam kondisi pandemi covid-19 ini. Tujuan Pemerintah Pemerintah memberikan bantuan jaring soasil ini agar masyarakat yang terdampak benar benar merasa terbantu minimal kebutuhan dasarnya.

Harapannya, andai ini di urus dengan baik, secara optimal, objektif, dari beberapa sumber bantuan harusnya semua terbantu paling tidak kebutuhan dasarnya dalam situasi pandemi covid-19 ini.

“Kita bersama sama baik dari Pemerintah pusat, kemensos, provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa bersama sama mengurusi soal ini,”katanya

Lanjut Toleng, jadi jangan cepat ambil kesimpulan, jangan cepat bentur benturan data, ini ada beberapa sumber bantuan harus di maping betul.

“yang dapat PKH, yang sudah dapat kartu sembako itu kan sudah dapat, kemudian bantuan dari Kemensos, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa serta lainnya, sumber-sumber bantuan ini datanya jangan sampai tumpang tindih, jadi orang itu terbagi bagi segmennya agar semua dapat,”pungkasnya.