Gubernur DKI Siapkan Sanksi Pihak Yang Persulit Honor Atlet

By on June 24, 2018
Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI 2018

KANALNEWS.co, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang dipimpin oleh Ratiyono sekaligus kuasa pemegang anggaran pembinaan olahraga DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah honor atlet yang berlarut-larut.

“Tentu (lambannnya pencairan honor) bisa melemahkan semangat atlet dalam persiapan menuju PON Papua mendatang,” kata Anies usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-491 di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu bahkan secara tegas mengancam akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait tersendatnya anggaran untuk pembinaan olahraga di Jakarta itu akibat kelalaian yang disengaja.

“Ya, semua yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dalam hal ini Dispora harus dilunasi, nanti kita periksa. Harus dilunasi semuanya dan harus dipertanggungjawabkan. Dan yang bertanggung jawab atas kelalaian itu akan dikenakan sanksi,” tegas Gubernur Anies.

“Bagaimana atlet bisa fokus pada latihan bila yang menjadi kewajiban kita tidak ditunaikan. Jadi terima kasih nanti kita akan periksa semuanya,” tambah Anies yang memberikan apresiasi kepada wartawan yang memberikan informasi terkait tersendatnya honor atlet.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi pada kesempatan yang juga mengamini pernyataan Gubernur Anies. Menurutnya semua permasalahan dalam rangka persiapan PON tidak perlu berlarut-larut. Bahkan Pras sapaan akrab Prasetyo Edy Marsudi itu mengatakan Dispora DKI Jakarta  pada tahun ini dititipi anggaran pembinaan yang selama ini dikelola oleh KONI DKI.

“Jadi anggaran pembinaan untuk sementara kami titipkan kepada Dispora. Anggaran yang dititipkan itu untuk mendukung persiapan atlet agar lebih semangat berlatih untuk meraih prestasi tertinggi,” ujrnya.

Mantan pengurus KONI DKI periode 2013 -2017 sebelum mundur karena menjabat Ketua DPRD DKI pada 2014 itu kembali mengingatkan Dispora DKI. Dengan terpilihnya Laksamana Muda (Purn) Djamhuron P Wibowo sebagai Ketua Umum KONI Provinsi pada Musorprov 10 Januari lalu semuat permasalahan kepengurusan KONI DKI telah selesai.

“Legalitas pengurus KONI DKI sekarang harus diakui dan mari kita dukung bersama. Memang sebelumnya ada dualisme kepemimpinan KONI DKI pada 2017. Tapi kini kan sudah satu pimpinan dengan kepengurusan yang sah di bawah pak Djamhuron,” kata Pras .

Menurutnya DKI sudah tertinggal dalam persiapan menuju PON XX/2020 Papua. Untuk itu, ia berharap anggaran tambahan yang diusulkan KONI lewat Dispora pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) bisa cair. Baginya kalau untuk kepentingan atlet ia akan membantu semaksimal mungkin.

“Untuk nama baik DKI di PON, kita harus bantu. Bukan DPRD saja, tapi semua stake holder olahraga DKI harus bahu-membahu bersama KONI DKI menyiapkan atlet menuju target juara umum PON XX/2020 Papua. Termasuk Pengprov cabang olahraga,” kata Pras sangat tegas.

Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta Djamhuron P Wibowo ditempat terpisah mengatakan, KONI DKI sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Dispora untuk menyelesaikan permasalahan honor atlet. Persoalannya tinggal menjalankan perintah sesuai dengan koridor penggunaan anggaran. Berhubung anggaran tahun 2018 sebesar Rp150 miliar yang kini berada di Dispora, penggunaannya harus lewat lembaga tersebut maka KONI DKI hanya menjalankan koordinasi dengan Dispora agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan nomenklatur yang ada.

“Jadi ada yang perlu diketahui oleh publik, bahwa untuk tahun 2018 anggaran atlet DKI dititipkan kepada Dispora karena sebelumnya terjadi dualisme kepemimpinan. Tapi kini persoalannya sudah selesai, dan KONI DKI bersama Dispora sudah bergandengan tangan demi satu tujuan meraih meraih juara umum PON XX/2020 Papua. Oleh sebab itu, kalau ada riak-riak ketidakpuasan cabor menyangkut dana yang sulit cair di Dispora ini yang harus diselesaikan. KONI DKI siap mendorong agar semuanya bisa berjalan seiring demi nama baik DKI di PON,” kata Djamhuron.

Sekretaris KONI DKI Djamran menambahkan, KONI DKI berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib para atlet, pelatih dan asisten pelatih (aspel). Kesejahteraan atlet menjadi target utama para pengurus KONI DKI Jakarta. Saat ini menurutnya honor para atlet masuk dalam pos anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini Dispora DKI.

“Jadi honor atau uang saku atlet terus kita perjuangkan agar anggaran di SKPD tersebut bisa cair hingga ke tangan atlet,” tenegasnya. (WAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>