Mendagri: ASN Korupsi Diberhentikan Tidak Hormat

By on September 13, 2018
tj1

KANALNEWS.co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan telah menerbitkan surat edaran baru tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Demikian diutarakan, Tjahjo Kumolo  dalam Rakornas yang diadakan Kemendagri di Gran Sahid Hotel Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Turut hadir dalam rakornas ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Komjen Syafruddin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekda dan Kepala BKD Provinsi.

“Ini semata-mata Pemerintahan bapak Jokowi dan Jusuf Kalla ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo Kumolo.

Sebagaimanan disebutkan dalam surat edaran itu bahwa ASN atau PNS yang melakukan korupsi diberhentikan tidak hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah.

Surat edaran dengan Nomor 180/6867/SJ tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, surat edaran lama Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tjahjo menuturkan penerbitan surat edaran baru ini bertujuan mewujudkan pemerintah Jokowi-JK yang efektif, dan efisien. Tak hanya itu, surat edaran ini juga ditujukan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih.(mul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>