KANALNEWS.co, Jakarta – Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo mengaku, hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

“Terkait Perppu KPK sampai sekarang belum ada (arahan dari Presiden),” ujar Tjahjo di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (7/10). Penerbitan perppu didesak oleh publik sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Tjahjo menegaskan, pihaknya telah siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi terkait Perppu KPK. “Kemenkumham telah menyiapkan dengan baik seluruh materi yang dibutuhkan Presiden,”katanya lebih lanjut.

Selain soal Perppu KPK, Kemenkumham juga menyiapkan materi untuk sejumlah rancangan undang-undang yang pengesahannya ditunda DPR beberapa waktu lalu. Antara lain revisi KUHP, revisi UU Permasyarakatan, revisi UU Pertanahan, serta revisi UU Minerba.

“Nanti akan kita lihat apakah itu akan masuk prolegnas atau tidak. Saya kira Dirjen Perundang-undangan akan terus berkomunikasi dengan Baleg DPR mana-mana yang akan menjadi skala prioritas untuk prolegnas,” ujar Tjahjo yang juga menjabat menteri dalam negeri.

Presiden Jokowi telah menyampaikan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Hal itu disampaikan Jokowi seusai berdialog dengan berbagai tokoh dalam merespons aksi massa mahasiswa pada Kamis (26/9).

Di lain pihak, usulan perppu bertentangan dengan parpol pendukung Jokowi. Parpol koalisi mengklaim telah bersepakat dengan Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu UU KPK dalam waktu dekat. (ANT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here