SP PLN Bantah Berita Pembatalan Tabligh Akbar Ust. Abdul Somad, Bukan Konsumsi Pers

By on December 30, 2017
abdul somad

KANALNEWS.co, Jakarta – DPP SP PLN mengklarifikasi  pernyataan DPD SP PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) perihal batalnya Ustadz Abdul Somad, Lc., MA memberikan ceramah tabligh akbar di Masjid Nurul Falah PLN Disjaya di Gambir, pada waktu lalu.

Ketua Humas DPP SP PLN, Parsahatan Siregar, menegaskan bahwa pernyataan DPD SP PLN Disjaya  yang sempat dirilis detikom itu merupakan penjelasan versi panitia acara yang, oleh manajemen PLN Disjaya, dimintakan kepada DPD SP PLN Disjaya untuk menulis kronologis yang disampaikan oleh panitia.

Permintaan ini disampaikan oleh manajemen PLN Disjaya pada saat pengurus DPD SP PLN Disjaya dipanggil oleh manajemen pada sore harinya setelah permasalahan pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad viral dan menjadi perbincangan oleh publik.

“Berkenaan dengan kronologis versi panitia tersebut yang disampaikan oleh DPD SP PLN Disjaya kemudian diupload atau diberitakan di media maintream online detikcom oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kami humas DPP SP PLN menyatakan keberatan, karena penjelasan versi panitia melalui DPD SP PLN Disjaya tersebut bukan untuk konsumsi dijadikan berita di media massa nasional,” kata Parsahatan Siregar di Jakarta, Sabtu (30/12/2017).

Parsahatan Siregar menambahkan, DPP SP PLN sangat mendukung terselenggaranya ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut di lingkungan pegawai PLN karena sesuai temanya sangat cocok untuk membangkitkan semangat ukhuwah dan sebagai perekat umat dalam memajukan bangsa Indonesia.

DPP SP PLN, kata Parsahatan Siregar, sekali lagi menyatakan sangat menyesali pembatalan ceramah Ustadz Abdul Somad secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima, yang diduga dilakukan dan diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pantas diduga sebagai upaya mendeskriditkan pemerintah, serta mengadu domba antara umat dengan umaranya.

“Oleh sebab itu, DPP SP PLN meminta kepada institusi lembaga negara seperti DPR RI untuk melakukan penelusuran dan investigasi terhadap pihak-pihak tersebut dan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi intervensi semacam ini,” kata Parsahatan Siregar.(mul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>