KANALNEWS.co, Hongkon – Ribuan pengunjuk rasa pada Minggu (8/9) mendatangi Konsulat Amerika Serikat (AS) meminta Presiden AS, Donald Trump untuk membebaskan Hong Kong yang dikuasai China. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan membawa bendera Amerika Serikat aksi massa pendemo tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian demonstrasi yang telah dilakukan.

“Berjuang untuk kebebasan, berdirilah dengan Hong Kong,” teriak mereka. “Tolak Beijing, bebaskan Hong Kong,” ujar massa sahut bersahut.

Mereka mengibarkan bendera, dan meminta demokrasi setelah terjadi malam kekerasan lainnya pada pekan ke-14 kerusuhan.

“Dengan AS terlibat dalam perang dagang dengan China pada saat ini, ini adalah kesempatan baik bagi kami untuk menunjukkan pada (Amerika Serikat) bagaimana kelompok-kelompok pro-China juga melanggar hak asasi manusia di Hong Kong dan memungkinkan kebrutalan polisi,” kata seorang pekerja di industri keuangan, Cherry (26) saat pengunjuk rasa berbaris menuju Konsulat AS terdekat.

“Kami ingin pemerintah AS membantu melindungi hak asasi manusia di Hong Kong,” ucapnya.

Menteri Pertahanan AS, Mark Esper pada Sabtu (7/9) mendesak pemerintah China untuk menahan diri di Hong Kong. Esper menyatakan seruannya di Paris, saat polisi di Hong Kong mencegah pengunjuk rasa menghalangi akses ke bandara internasional kota itu, polisi menembakkan gas air mata untuk malam kedua di distrik Mong Kok yang padat penduduk. Sementara itu, para pengunjuk rasa lain membuat kobaran api di jalan, dan ada beberapa penangkapan.

Hong Kong kembali ke Cina dari Inggris pada 1997 di bawah formula satu negara, dua sistem, yang menjamin kebebasan kota tersebut. Banyak warga Hong Kong takut Beijing dapat menghilangkan otonomi itu. Namun, Cina membantah tuduhan mencampuri urusan, dan menyebutkan Hong Kong merupakan urusan internal. Mereka mengecam protes itu, menuduh AS dan Inggris mengobarkan kerusuhan, dan memperingatkan kerusakan ekonomi.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengumumkan konsesi pekan ini yang bertujuan untuk mengakhiri protes, termasuk secara resmi membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi. Akan tetapi banyak yang mengatakan konsesi terlalu sedikit, dan terlalu lamban. Dia mengatakan Beijing mendukungnya sepanjang jalan pemerintahannya.

RUU tersebut memicu protes pada Juni akan memungkinkan ekstradisi orang ke Cina untuk diadili di pengadilan, yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Hong Kong memiliki peradilan independen, yang berasal dari pemerintahan Inggris. Demonstrasi kini telah menjamur menjadi seruan untuk demokrasi yang lebih luas, dan banyak pengunjuk rasa telah berjanji untuk berjuang.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS memperbarui penasehat perjalanannya untuk Hong Kong. Mereka memperingatkan bahwa warga negara AS, dan karyawan konsuler telah menjadi target kampanye propaganda baru-baru ini oleh Cina, yang menuduh Amerika menimbulkan kerusuhan. Tingkat risiko secara keseluruhan tetap pada level terendah kedua dari ukuran empat tingkat, setelah dinaikkan pada 7 Agustus lalu. (ANT)