Kanalnews.co, Bandung – Ketua Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mendorong Pemprov Jabar harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan, sebab gejala krisis pangan sudah tampak saat pandemi Corona atau COVID-19. Aktivasi lumbung-lumbung pangan desa sebagai gerakan ketahanan pangan harus dimaksimalkan.

“Selain penanganan kasus-kasus COVID-19, Pemprov Jabar juga harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan, sebab gejala krisis pangan sudah tampak,” kata Rahmat, Rabu (27/5/2020).

Informasi yang dihimpunnya, beberapa negara Asia telah menutup ekspor pangan ke Indonesia, seperti halnya Vietnam tidak melakukan ekspor khususnya beras. “Artinya kita semua harus menyiapkan situasi ini dengan memperkuat keberadaan para petani, apalagi potensi di Jabar ini sangat luar biasa bagus dan luas,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rahmat, akibat dari penerapan physical distancing, banyak masyarakat Jabar yang kehilangan penghasilan. Akibatnya, daya beli masyarakat saat ini menurun.

Namun, kata dia, hal itu bisa diatasi jika Pemprov Jabar, serius untuk meningkatkan produk pertanian, perkebunan dan peternakan. “Kami di Komisi II sudah mengusulkan menyarankan agar ada peningkatan stimulus terhadap petani, nelayan dan peternak serta pembudidaya lokal,” tuturnya.

“Kita dorong mereka dengan bantuan yang memadai,” kata Rahmat menambahkan.

Ia menjelaskan keunggulan Jabar dibandingkan dengan daerah lainnya ialah memiliki kekayaan alam mulai dari tanah pertanian dan perkebunan hingga potensi laut. Seharusnya, kata politisi PKB ini, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

“Jabar punya potensi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Saat pelaksanaan realokasi APBD, menurut Rahmat, Pemprov Jabar bisa memberikan fokus program kepada sektor ketahanan pangan dalam rangka menstabilkan ekonomi. “Realokasi APBD untuk penangan COVID-19 sangat penting. Tetapi antisipasi dan kemandirian pangan juga harus dilakukan serius agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk,” ujar Rahmat menjelaskan.

Selanjutnya, Rahmat meminta organisasi sosial masyarakat harus mulai diperhatikan agar memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir petani dan nelayan sehingga kepentingannya dapat diakomodir serta dilindungi.

“Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa Barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi, hendaknya diseriuskan sebagai alternatif program yang layak di eksekusi pasca pendemi,” tutur Rahmat.