Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, meminta penyelenggara pemilu untuk mewaspadai virus korupsi yang mengintai perhelatan pilkada serentak 2020.

Dari pengalaman sebelumnya, Firli mengatakan bahwa praktik korupsi suap menyuap sering kali terjadi dalam tahapan kampanye dimana penyelenggara pemilu sangat rentan di suap dengan berbagai jenis gratifikasi oleh peserta pemilu yang kedapatan melanggar aturan kampanye.

“Disinilah kejujuran dan integritas penyelenggara pemilu di uji, digoda oleh sejuta bujuk rayu surga dunia oleh iblis bernama korupsi,” kata Firli Bahuri, Sabtu, 26/9/2020.

Firli meminta penyelenggara pemilu tetap mempertahankan kejujuran karena jika tidak, virus korupsi dapat masuk membebaskan sifat tamak, sisi kelam manusia yang selama ini terbelenggu erat oleh nilai kejujuran.

“Tamak adalah rasa rakus manusia akan hasrat, syahwat dan nafsu duniawi yang sudah tidak mampu lagi di kontrol, sehingga orang tamak pasti akan berperilaku koruptif dalam semua hal,” lanjut Firli.

Dari data empiris yang dimiliki KPK, menunjukkan jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah perkara suap menyuap.

Hal ini diperkuat oleh data pada Tahun 2018, dimana Jenderal bintang tiga ini bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK, berhasil melakukan 30 Kali OTT dengan 122 tersangka dan 22 kepala daerah, terkait tindak pidana korupsi berupa suap menyuap.

“Pilkada serentak adalah ranah politik yang berbeda dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, sehingga kami akan langsung memproses hukum (tanpa menunda) semua pihak tanpa terkecuali, yang kedapatan melakukan atau terlibat praktik korupsi selama pilkada,” tegas Firli.

Firli menjekaskan bahwasanya penerima maupun pemberi suap akan kita jerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 250 Juta.

Meski berada di Ibukota, Firli memastikan KPK bisa memantau daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, khususnya bantuan ‘Mata Rakyat’ di seluruh Indonesia.

“Jangan pernah berpikir kami akan sulit memperoleh informasi tentang korupsi karena KPK memiliki *Mata Rakyat* dan kami juga akan mengajukan opsi hukuman terberat bagi para pelaku korupsi, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPK”, tutur Firli.

Dalam kesempatan ini, Firli kembali mengingatkan terutama kepada calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan instrumen apalagi anggaran negara, dalam kontestasi pilkada serentak 2020.

Khusus kepada penyelenggara negara, aparatur pemerintah baik di pusat dan didaerah, serta para peserta Pilkada 2020, Firli mengajak mereka untuk menjadikan Pilkada Serentak 2020 sebagai momentum mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas, melalui cara-cara yang baik, bebas dari praktik korupsi.

“Silahkan adu visi, misi dan program yang ditawarkan ke rakyat sehingga nanti kalau sudah terpilih sebagai kepala daerah akan membawa rakyat yang sejahtera, rakyat yang cerdas dan rakyat yang makmur,”ujar Firli.

“Mari Bersama kita wujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang jujur, berintegritas, bermartabat, dan bebas dari Korupsi untuk mendapatkan pemimpin yang mampu membawa semua cita-cita dan harapan Founding Fathers kita, dimana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.