Wamen ESDM: Kebutuhan Gas PLTG Disesuaikan dengan RUPTL

By on April 14, 2018
Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan keterangan kepada media usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8)

KANALNEWS.co, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyesuaikan alokasi gas untuk kelistrikan seiring dengan memberi kelonggaran produsen gas untuk mengalihkan pasokan gas ke sektor lain, sesuai Keputusan Menteri ESDM No‎1790K/20/MEM/2018.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengatakan, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) akan mengalami penyesuaian dengan pertumbuhan konsumsi listrik. Ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 -2027. Oleh karena itu, gas yang sudah dialokasikan juga harus disesuaikan.

“Lihat RUPTL-nya. Harus dilihat RUPTL disesuaikan, berubah kemarin ya‎,” kata Arcandra, usai Shalat Juma di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/4) kemarin.

Kementerian ESDM menebitkan Keputusan Menteri ESDM No‎1790K/20/MEM/2018, perubahan dari Keputusan Menteri ESDM No. 1750K/20/MEM/2017, tentang penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi, untuk penyediaan tenaga listrik oleh PLN.

Dalam ‎Keputusan Menteri ESDM No‎1790K/2018 tersebut, dijelaskan bahwa  jika dalam 12 bulan alokasi gas  belum mendapat kepastian penyerapannya oleh PT PLN (Persero)nmelalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), alokasi gas untuk PLN bisa dialihkan ke kosumen lain.

“Kalau setahun enggak digunakan, enggak jadi  atau perjanjian mengikat, boleh dialihkan,” tandas Arcandra Tahar.

Arcandra menambahkan, meski sudah ada landasan hukum pengalihan alokasi gas untuk kelistrikan, produsen tidak bisa dengan bebas memberikan ‎alokasi gasnya. Lantaran penetapan alokasi gas merupakan kewenangan Menteri ESDM.

“Itu wewenang Menteri, mengalihkan ke siapa, alokasi itu wewenang Menteri‎,” kata dia.

Sebelumnya, pembangunan jaringan gas rumah tangga menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Namun pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur tersebut masih terhambat masalah perizinan.

Di tempat terpisah, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menjelaskan, pembangunan jaringan gas telah menjadi perhantian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pemerintah menargetkan 1,9 juta sambungun rumah tangga bakal terbangun sampai 2019.

“Pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga untuk memenuhi energi bersih murah ramah lingkungan dan efisien. Bahkan jadi perhantian Presiden dan jadi proyek strategis nasional,” kata Ego, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ego mengatakan, meski sudah menjadi proyek strategis nasional, pembangunan jaringan gas saat ini masih terkendala beberapa‎ hal. Diantaranya adalah perizinan di daerah terkait penggunaan lahan.

Ego menyayangkan kendala tersebut. Padahal, menurutnya, jika jaringan gas sudah terbangun, masyarakat akan mendapat manfaat besar yaitu menggunakan energi yang murah, bersih dan efisien.

“Sampai sekarang itu enggak mudah. Perizinannnya, BPN, jalan raya, tanah, izin daerah, walaupun tujuannya baik inginnya masyarakat dapat izin bersih dan murah. Ini kan daerah yang memenuhi sayarat,” tandas Ego.

Kementerian ESDM pun mengajak para pemimpin daerah untuk turun tangan melancarkan pembangunan jaringan gas bumi. Pasalnya, Kementerian ESDM tidak bisa berjuang sendiri mengatasi berbagai masalah pembangunan infrastruktur tersebut.

“Ini kita ajak para bupati biar dipermudah, kalau ada hambatan jangan kami sendiri yang atasi. Enggak ringan ada aja protes segala macam,” tandasnya.

Ditegaskan, saat iniKementerian ESDM melaui Ditjen Migas telah melaksanakan pembangunan jaringan gas, sejak 2009 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah sambungan sebesar 228.515 Sambungan Rumah (SR) di 15 Provinsi meliputi 32 Kabupaten Kota.(mul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>