Dilaterbelakangi Kasus Korupsi, 35 Ribu Karyawan PLN Ancam Mogok Kerja

By on December 6, 2018
jum4

KANALNEWS.co, Jakarta – Setidaknya dua tuntutan Serikat Pekerja PLN yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yaitu pertama mengganti direksi PLN dan kedua mengembalikan penguasaan kelistrikan kepada Negara.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda mengatakan, tuntutan itu disampakannya kepada Presiden Joko Widodo disebabkan adanya kekhawatiran di tubuh korporasi saat ini dipandang dari berbagai sudut pandang terutama yang dilaterbelakangi kasus-kasus korupsi.

“Kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari beberapa segi, pertama dilihat dari kasus PLTU Riau 1, dan kasus-kasus yang berbau korupsi lainnya yang sedang ditangani KPK‎,” kata Jumadis, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Menurutnya, kasus suap proyek PLTU Riau 1 yang sedang ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan kongkalikong program 35.000 megawatt (MW) ini membuat ‎citra PLN semakin jatuh di mata masyarakat.

Jumadis menambahkan, hal lain yang memperburuk keadaan PLN  adalah kondisi keuangan  yang mengalami kerugian hingga mencapai Rp 18,48 triliun pada kuartal III 2018. Atas kondisi keuangan PLN tersebut, harus ada peninjauan ulang dari sisi penggunaan energi primer, karena hal itu akan menjadi beban pembiayaan terbesar di PLN saat ini.

Hal lain yang mengkhawatirkan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya pembangkit listrik yang masuk dalam program 35 ribu MW banyak kejanggalan, terutama dilihat dari sisi pengembangan pembangkit yang dikuasai swasta melalui kongkalikong yang diduga dikawal oleh “orang-orang berpengaruh” di negeri ini.

Pembangunan pembangkit tersebut, katanya, kebanyakan diserahkan kepada pihak swasta. Dengan semakin dominanasi swasta maka pembelian produksi listrik dari pembangkit swasta semakin membebani PLN, karena meningkatkan penggunaan mata uang dollar AS, kemudian berujung terpuruknya rupiah terhadap dolar AS.

Oleh karena itu,  SP PLN mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, pertama  adalah mengganti direksi PLN periode sekarang dan  kedua mengembalikan penguasaan kelistrikan kepada Negara agar pembangkit ketenagalistrikan tersebut dimiliki oleh Negara., ini sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 untuk kesejahteraan rakyat.

“Bila tidak ada tindaklanjutnya dalam waktu dua bulan ke depan, maka kami pegawai PLN yang tergabung dalam organisasi SP PLN yang terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggotanya terpaksa harus istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya. Kami menggunakan hak kami yang dilindungi Undang-Undang melakukan mogok kerja tujuh hari kalender,” kata Jumadis. (Mul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>