KANALNEWS.co, Jakarta – Gelombang aksi tolak Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok untuk menduduki posisi direktur utama (Dirut) atau komisaris utama (Komut) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Pertamina, dari hari ke hari makin memanas dari berbagai elemen masyarakat. Penolakan terhadap Ahok tidak hanya datang dari Serikat Pekerja Pertamina (FSPPB) akan tetapi dari berbagai elemen masyarakat.

Hal tersebut diatas tercermin pada diskusi publik yang mengusung tema “Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat” diprakarsai Infokita berlansung di Restoran Pulau Dua dibilangan jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (21/11), menghadirkan narasumber, antara lain Adhi Massardi (Gerkanan Indonesia Bersih), Marwan Batubara (IRESS), Bhima Yudistira (INDEF), dan Djoko Edhi Abdurrahman (LBH PBNU).

Marwan Batubara mengatakan, menolak Ahok bukan karena faktor politik seperti dikatakan oleh para pendudkung Ahok, akan tetapi penolakan terhadap Ahok memduduki jabatan Dirut atau Komut di PT Pertamian (Persero), semata-mata karena alasan obyektif.

“Menolak secara obyektif atas dasar tanggungjawab sosial, dalam hal ini kita tidak menggunakan alasan politik. Kita tidak ingin ada upaya-upaya pembodohan rakyat serta perlakukan khusus terhadap seseorang,” kata Marwan Batubara.

Menolak secara objektif yang dimaksudk, kata Marwan, pertama menolak Ahok memimpin BUMN  disebabkan kasus-kausus korupsinya belum diproese secara hukum. Kedua menolak Ahok disebabkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk memimpin BUMN sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) BUMN.

Menurut Marwan Batubara, sampai saat ini Ahok masih tersandung berbagai kasus yang belum digubris oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diantaranya kasus Rumah Sakit Sumber Waras, kasus reklamasi dan dugaan penyalahgunaan uang melalui proyek Simpang Susun Semanggi (SSS).

“Intinya, kita minta Ahok diproses dulu kasus korupsinya dengan dua alat bukti itu saja sudah lebih dari cukup. Kemudian, setelah itu, sebelum ditunjuk menjadi pimpinan di BUMN, ada proses yang harus dilewati, Fit and Proper Test merujuk pada UU BUMN tersebut. Jadi, kita menolak Ahok bukan karena benci dan bukan pula karena dendam,” kata Marwan Batubara. (Mul)